INFO FOTO

(

Santai sehabis sholat Asyar bersama Bupati Kab. Asahan  Bpk. Taufan Gama Simatupang.

 Makan malam bersama Bpk. Bambang Yugo ( Sales Manager Wil. 1) & Bpk. Alimukti Srg ( Area Sales Manager Sumut)

Acara Sosialisasi Buku-buku Yudhistira di kecamatan Kisaran Timur

KUTIPAN

Kemendikbud Cari Solusi Masalah Distribusi Buku

 

UTAMA | Kamis, 21 Agustus 2014 | dibaca: 172 kali

JAKARTA - Molornya pengiriman buku Kurikulum 2013 ke sekolah di daerah --termasuk Kaltim-- memunculkan pertanyaan mengenai keefektifan sistem tender terpusat. Muncul usulan pengalihan sistem tender ke pemerintah daerah untuk memutus mata rantai penyaluran dan birokrasi yang panjang. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh menegaskan sistem tender akan tetap dilakukan secara terpusat.

Dia mengatakan, dengan tender terpusat ini, Kemendikbud berupaya menekan harga buku semurah-murahnya. “Kalau tendernya ditangani daerah harga buku bisa kembali mahal,” kata Nuh kemarin.

Nuh mengatakan, tender terpusat memang berujung pada pembagian penggandaan buku dalam jumlah besar untuk setiap pemenang tender. Jumlah cetakan besar itu ditetapkan karena satu pemenang tender bisa menangani beberapa daerah.

Nah, dari besarnya jumlah buku yang dicetak itu, Nuh mengatakan, harga per eksemplar bisa menjadi murah. Dia menuturkan harga buku kurikulum baru berkisar antara Rp 9.000/eksemplar hingga Rp 20 ribuan/eksemplar. Dia meyakini bahwa pencetakan buku dalam jumlah besar, total cost-nya jauh lebih murah ketimbang mencetak buku dalam jumlah kecil.

Kelemahan lain jika percetakan buku didaerahkan adalah tidak ada percetakan yang bersedia mengikuti tender di daerah-daerah terpencil. “Misalnya di kabupaten-kabupaten pedalaman Papua dan Papua Barat sana. Siapa yang bersedia mengambil?” tanyanya.

Ujung-ujungnya dengan kondisi terpaksa, pemda setempat menunjuk percetakan dari luar pulau. Kebijakan ini tentu bisa membuat harga buku per eksemplarnya naik. Sebab ada biaya tambahan, yakni mengirim buku dari luar pulau.

Dengan sistem tender terpusat ini, Nuh mengatakan percetakan bisa mendapatkan tender untuk daerah yang aksesnya mudah dan daerah terpencil. “Tidak bisa hanya memilih daerah-dearah mudah dijangkau saja,” katanya.

Terkait dengan ada kasus keterlambatan pengiriman buku, akan dicari solusinya. Misalnya terus mendorong sekolah segera memesan buku. Atau cara lainnya, misalnya dengan mendorong percetakan untuk segera mendistribusikan buku-buku yang telah dicetak.

Keterlambatan distribusi buku Kurikulum 2013 juga terjadi di Kaltim. Sebelumnya diwartakan, untuk sementara sekolah-sekolah di Samarinda menggunakan soft file yang diunduh dari situs bse.mahoni.com. Kepala Dinas Pendidikan Samarinda Asli Nuryadin menyatakan, pada awal tahun ajaran baru ini, materi diberikan dalam bentuk file di dalam CD. Namun, dia memprediksi buku akan datang dalam beberapa hari ke depan.

Sebagai informasi, buku Kurikulum 2013 hanya akan diberlakukan untuk siswa SD/MI dari kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan SMP/ MTs dari kelas 7 dan 8. Sementara itu, untuk siswa SMA/ SMK/ MA dari kelas 10 dan 11. Sedangkan untuk kelas lain masih menggunakan kurikulum lama. (wan/sof/zal/k8)

KUTIPAN

Memantau Distribusi Buku Kemendikbud

SURYA Online, SURABAYA - Terkait belum tuntasnya distribusi buku kurikulum 2013, utamanya untuk SD yang baru 30 persen terdistribusi, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun mengaku bukan wewenangnya. Dia menyatakan wewenang sepenuhnya ada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

”Tugas kami hanya mendorong daerah untuk mempersiapkan implementasi kurikulum 2013 serta mendistribusikan compact disk (CD) berisi materi pelajaran ke kabupaten/kota. Dan tugas itu sudah kami lakukan,”katanya.

Terkait percetakan, pihaknya hanya bisa menekan karena kontrak kerjasama tidak melibatkan dindik propinsi. Wewenang menekan percetakan itupun baru diberikan Kemendikbud setelah distribusi buku tersendat. ”Kalau kami dilibatkan sejak awal, mungkin tidak seperti ini,”selorohnya.

Harun menjelaskan dari sekitar 70 persen SD yang belum menerima buku tersebut, sebagian besar berada di daerah pelosok. Pihak percetakan kesulitan mengirimkan buku-bukunya karena mereka tidak mengetahui medannya. Hal ini beralasan karena dari 39 percetakan yang melayani wilayah jatim hanya tiga yang bearsal dari Surabaya. Sisanya percetakan dari Bandung, Jakartam Banten dan Tangerang.

”Sebenarnya kami sudah memberikan solusi dengan mempersilahkan mereka mengedrop di kantor dinas pendidikan kabupaten/kota. Syaratnya ongkos distribusi ke sekolah ditanggung mereka (percetakan). Tetapi kami belum dapat laporan apakah itu sudah dilakukan atau belum,”kata mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jatim.

Sedang untuk tingkat SMP, SMA dan SMK, buku-buku yang belum terkirim kebanyakan buku pegangan guru.

SAMPAI DIMANA PEMAHAMAN GURU TENTANG KURIKULUM 2013 ?